Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan institusi pendidikan. #newsupdate #update #news #text

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan institusi pendidikan. #newsupdate #update #news #text

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan institusi pendidikan. #newsupdate #update #news #text

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan institusi pendidikan. #newsupdate #update #news #text

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan institusi pendidikan. #newsupdate #update #news #text

​Pemerintah Daerah (Pemkot Bekasi) saat ini mengalami defisit sekitar 2.000 tenaga kesehatan (nakes) untuk mencapai standar pelayanan ideal. ​Total nakes yang tersedia berjumlah hampir 10.000 orang, namun distribusinya tidak merata karena masih terdapat surplus bidan, namun kekurangan dokter dan perawat. ​Proses rekrutmen nakes terkendala aturan pusat yang melarang penggunaan APBD secara langsung, kecuali melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Oleh Pandangan Jogja

Tenaga kesehatan berada di garis depan dalam memberikan pelayanan.

DPR sepakat Pemerintah Pusat menanggung gaji guru dan tenaga kesehatan daerah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam APBN 2027.

Gaji guru dan nakes PPPK daerah akan ditanggung pemerintah pusat melalui RAPBN 2027 senilai Rp23 triliun, menurut kesepakatan DPR dan pemerintah.

IPAS menyoroti stigma terhadap aborsi dan korban kekerasan seksual yang menghambat akses layanan kesehatan. Sebagian tenaga kesehatan masih mempertanyakan status korban, sementara kuretase tajam disebut masih digunakan. Pembiayaan menjadi persoalan karena BPJS tidak menanggung layanan kesehatan terkait korban kekerasan atau akibat tindak pidana. This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team. Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia dr. Marcia Soumoki menyoroti stigma terhadap aborsi dan korban kekerasan seksual yang masih menjadi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Dia mengatakan pemahaman tenaga kesehatan turut dipengaruhi stigma yang berkembang di masyarakat. “Jadi stigma terhadap aborsi memang masih tinggi. Masih sulit melihat aborsi itu adalah ya salah satu bentuk layanan kesehatan, gitu kan, yang bisa menjadi opsi, karena itu opsi, opsional,” ujar Marcia dalam Media Briefing Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional dan Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi, di Jakarta, Senin (28/9/2026). [INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial Marcia mengatakan stigma tidak hanya melekat pada aborsi, tetapi juga korban kekerasan seksual. Dia menemukan masih ada tenaga kesehatan yang mempertanyakan status korban, termasuk dengan menganggap hubungan seksual terjadi atas dasar suka sama suka. “Ketika dia enggak percaya ini adalah korban, bagaimana dia akan memberikan layanan aborsi kepada korban kekerasan seksual?," katanya. 2. Kuret tajam masih digunakan Selain stigma, Marcia menyoroti kualitas layanan kesehatan untuk aborsi dan asuhan pascakeguguran. Dia menyebut praktik kuretase tajam masih digunakan, meski menurutnya metode tersebut sudah tidak direkomendasikan WHO sejak 2012. “Jadi memang kita masih punya masalah bagaimana memastikan tadi layanan yang aman dan berkualitas," katanya 3. BPJS tak tanggung layanan korban Marcia juga menyoroti persoalan pembiayaan. Dia menyebut BPJS tidak menanggung layanan kesehatan yang berkaitan dengan korban kekerasan atau akibat tindak pidana. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan ketika negara ingin memastikan korban kekerasan seksual memperoleh layanan kesehatan. “BPJS tidak meng-cover layanan kesehatan untuk korban kekerasan atau akibat tindak pidana," kata dia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta tenaga kesehatan RSUD Arosuka menangani korban banjir bandang hingga pulih dan mengantisipasi penyakit pascabencana ...

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text

Bhayangkari menurunkan sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak dan masyarakat di Aceh Tamiang. #momsupdate #update #mom #text