Kemenkeu mencatat alokasi anggaran intervensi gizi pada APBD 2026 sebesar Rp20,2 triliun, terendah dalam empat tahun terakhir untuk program stunting.

Pemprov Papua Selatan mengarahkan APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat SDM melalui pendidikan dan kesehatan, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

YouTube video by Atari

APBD perubahan Kabupaten Mimika 2026 sebesar Rp6,1 triliun harus diikuti program yang jelas, terukur dan memberi dampak nyata ke bagi ekonomi masyarakat.

Kondisi kemampuan keuangan daerah harus menjadi dasar menentukan kebijakan anggaran.

September 29, 2026 at 03:08PM P-APBD 2026 Kaltim Turun Jadi Rp14,33 Triliun, Rudy Mas'ud Tegaskan Penajaman Belanja dan Hak ASN Seputar Fakta Artikel ini juga terbit di

BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan sekitar Rp12,5 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki sembilan ruas jalan di sejumlah wilayah Karangasem. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kondisi jalan, kemampuan anggaran daerah, serta waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir tahun. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem, I Wayan Artawan, mengatakan pekerjaan dalam APBD Perubahan hanya diarahkan untuk perbaikan jalan.

Pemberlakuan mandatory spending dalam UU HKPD ditunda demi selamatkan ruang fiskal daerah.

Pekanbaru (Riaunews.com) - DPRD Riau mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 sebesar Rp8,378 triliun dalam rapat paripurna, Senin (28/9/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Setelah pengesahan, DPRD Riau memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah, terutama terkait efisiensi anggaran, keseimbangan belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Riau Kaderismanto meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

YouTube video by Atari

**jogja.jpnn.com** , GUNUNGKIDUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar menyusun rancangan anggaran yang rasional dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-53 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (25/9/2026).

Pekanbaru (Riaunews.com) - Pemerintah Provinsi Riau memastikan sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan waktu pelaksanaan kegiatan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, prioritas pembangunan tetap mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD 2025-2029. Sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, dan pemajuan budaya Melayu.

Pekanbaru (Riaunews.com) - Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyoroti kondisi keuangan Provinsi Riau dalam penyusunan APBD 2027. Meski target pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) meningkat dari Rp1,3 triliun menjadi Rp3 triliun, tidak seluruh penerimaan tersebut menjadi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Budiman menjelaskan, dari target PBBKB sebesar Rp3 triliun, sekitar 30 persen menjadi bagian provinsi dan 70 persen dibagikan kepada kabupaten/kota.

Ketika pertama kali mendengar rencana pengalihan status kepegawaian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat, ...

Turunnya nominal APBD Jakarta 2026 dijanjikan tak mengganggu layanan dasar, khususnya bantuan sosial.

YouTube video by Atari

Pekanbaru (Riaunews.com) - Pemerintah Provinsi Riau memastikan sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan waktu pelaksanaan kegiatan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, prioritas pembangunan tetap mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD 2025-2029. Sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, dan pemajuan budaya Melayu.

Pekanbaru (Riaunews.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Nota keuangan tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu (23/9/2026). SF Hariyanto mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah.

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama DPRD Kabupaten Buleleng terus mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diarahkan pada penyesuaian program dan kegiatan dengan kemampuan anggaran, sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas tetap mendapat perhatian. Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra saat bersama Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna menghadiri Rapat Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (23/9/2026).

**JPNN.com** - BENGKULU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 Provinsi Bengkulu difokuskan untuk pemenuhan belanja pegawai, termasuk PPPK, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – DPRD Kabupaten Karangasem memastikan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 akan diperkuat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, setelah APBD Perubahan 2026 disepakati dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/9/2026). Dalam APBD Perubahan tersebut, target pendapatan daerah mengalami kenaikan sekitar Rp26 miliar. Kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti dengan kinerja maksimal pemerintah daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga target yang ditetapkan tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran.

DPRD Gorontalo Utara mendorong pemerintah daerah untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp69 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2027.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan pembelian lahan makam di Jakarta belum dapat dilakukan pada tahun ini karena waktu pelaksanaan Anggaran ...

BANTEN, dialoguejakarta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan kondisi fiskal daerah. ​Pelayanan publik tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.