YouTube video by SEEADLER TV

Ruang lingkup dari RUU PATP sangat luas karena mencakup 13 tindak pidana.

DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) bakal disahkan paling lambat 15 Desember 2026. RUU tersebut pembahasannya sempat tertunda selama lebih dari 10 tahun.

Komisi III DPR memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) akan disahkan paling lambat Desember 2026. Peran pengawasan sangat penting agar aturan tersebut tidak disalahgunakan.

Di tengah turunnya tingkat kepercayaan kepada aparat penegak hukum, pembahasan RUU PATP harus menyerap aspirasi publik. Namun, wajib sesuai prosedur dan transparan.

ALT: Pretzel And The Puppies Patp

2026-08-30T10:48:03+07:00 Ratusan peserta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi keprihatinan di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).(MI/Agus Mulyawan) INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) yang kembali dikebut oleh DPR. ICW mempertanyakan komitmen transparansi DPR karena draf RUU yang tengah dibahas hingga kini belum dipublikasikan kepada masyarakat.

DI balik berita pro dan kontra atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) yang tengah dibahas DPR RI dan menarik perhatian yang dijadikan salah satu tuntutan masyarakat saat ini, ternyata kita terlena sehingga tidak memperhatikan keberadaan UU Nomor 4 tahun 20026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2 SK).

2026-08-28T10:11:50+07:00 Komisi III DPR RI baru-baru ini menyebut bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) yang telah mangkrak sejak lebih dari satu dekade akan disahkan paling lambat Desember 2026. Ironisnya, di tengah sesumbar tersebut, DPR belum mempublikasikan draft RUU yang sedang dibahas. Ini adalah sinyal buruk yang patut diwaspadai, terutama demi lahirnya UU Perampasan Aset yang betul-betul menjadi kekuatan baru yang mumpuni dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lainnya.