Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pejabat dan dua orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk ...

Film "Empat Musim Pertiwi" telah dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia (IOSC) sebagai perwakilan resmi negara untuk diajukan ke "Best ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memastikan program bantuan sosial ketenagakerjaan tersebut tepat sasaran

Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari sejumlah perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, terkait ...

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui usulan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kesepakatan bulat para wakil rakyat ini memuluskan langkah sang jenderal bintang tiga untuk menggantikan posisi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai nakhoda baru Korps Bhayangkara. Persetujuan tersebut diputuskan secara aklamasi dalam rapat pleno usai Suyudi merampungkan seluruh tahapan pemaparan visi-misi dan tanya jawab dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Sejumlah perwakilan desa dan pengelola pariwisata asal Indonesia mempelajari pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan ...

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan moratorium perizinan ...

ANTARA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 ...

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV-2026. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memastikan program bantuan sosial ketenagakerjaan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi daya beli keluarga pekerja.

Dasto menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para perwakilan Wajib Pajak, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom.

Oposisi Cerdas | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permohonan uji kelayakan dan kepatutan cal

Indonesia terus memperluas akses ke pasar internasional melalui perjanjian perdagangan, jaringan perwakilan dagang, dan pertemuan bisnis.Setelah calon pembeli ...

Hingga saat ini perwakilan konsumen LRT City belum memperoleh jadwal baru pembangunan dari BP BUMN maupun pengembang.

Jerman mengumumkan komitmen untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia dalam bidang transisi energi, teknologi tinggi, dan pembangunan infrastruktur. Pertemuan antara perwakilan kedua negara membaha… · Photo : tomislavmedak · CC BY · Flickr

**JPNN.com** , JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP) terus menggulirkan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara. Setelah menyerahkan persetujuan ke Dewan Perwakilan Rakyat, MRP kembali melakukan audiensi bersama Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai guna mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Papua Utara, Jumat.

Komisi VI DPR meminta penguatan kapasitas investasi Dana Pensiun BUMN, khususnya ASABRI dan Taspen, untuk memastikan keberlanjutan manfaat pensiun bagi para pensiunan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) me… · Photo : Anwar saadat at English Wikipedia · CC BY-SA · Wikimedia

Pidie_Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie resmi membuka Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026,  Langkah ini diambil sebagai respons strategis pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di sisa tahun anggaran. Rapat yang dimulai pukul 20.30 WIB tersebut dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif belaka. Perubahan anggaran sengaja dirancang untuk menyesuaikan kebijakan keuangan dengan perkembangan ekonomi nyata sepanjang tahun 2026. Mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang relatif terbatas, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie memberikan catatan khusus agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan alokasi dana secara optimal.