Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan kualitas Rencana Bisnis Bank (RBB) dapat meningkat seiring dengan adanya penyempurnaan peraturan melalui penerbitan ...

Introduction: Digital Bank based on POJK No.12/POJK.03/2021 Concerning Commercial Banks, is a bank incorporated in Indonesia that provides and carries out business activities mainly through...

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis perbankan di tengah perkembangan industri, transformasi digital, dan dinamika perekonomian. Peraturan yang diterbitkan pada 30 September 2026 tersebut merupakan pembaruan atas POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Melalui aturan baru ini, OJK mendorong perbankan menyusun strategi usaha yang lebih realistis, adaptif, terukur, dan selaras dengan profil risiko serta kapasitas masing-masing bank.

YouTube video by Bharat Tak

India Narrative report highlights J&K’s cultural and economic initiatives alongside human rights concerns and longstanding grievances in PoJK.

Jammu, Oct 3 (SocialNews.XYZ) A 17-year-old girl from Pakistan-occupied-J&K (PoJK) was detained by the Indian Army on Saturday after she crossed the Line of Control (LoC) in Rajouri district. Officials said the Indian Army apprehended a 17-year-old girl from PoJK after she crossed the LoC into the Nowshera sector of Rajouri district. “Army personnel deployed in the Lam sector detected suspicious movement near the LoC during routine surveillance. Troops subsequently intercepted and detained the girl for preliminary questioning. “The apprehended minor has been identified as S. Azeem, daughter of Mohd Azeem, a resident of Khuiretta in PoJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan tentang penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026.

YouTube video by ANI News

POJK 12 Tahun 2026 memperbarui aturan EBA-SP, memperluas aset, struktur penerbitan, tata kelola, dan pelaporan pembiayaan perumahan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, kepada jajaran komisaris dan ...

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pada Jumat (25/9/2026) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (POJK 9 Tahun 2026). Penerbitan POJK 9 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan insidental, serta mendukung penguatan pengawasan berbasis teknologi terhadap kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

POJK 12 Tahun 2026 memperbarui aturan EBA-SP, memperluas aset, struktur penerbitan, tata kelola, dan pelaporan pembiayaan perumahan di Indonesia.

I en video som publiceras på Tiktok under torsdagen syns en pojke berätta hur han ska ha genomfört en knivattack på en skola i Växjö.

Otoritas jasa Keuangan telah menerbitkan aturan pelaksana demutualisasi Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

THE Financial Services Authority’s (OJK) long journey in supporting the sustainable finance ecosystem in Indonesia is entering a new chapter. After establishing the foundation through OJK Regulation (POJK) Number 51 of 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies – which governs the mandatory sustainability disclosure known as the sustainability report – OJK is now ready to implement Sustainability Disclosure Standards. Currently, OJK is drafting a Revision to POJK 51/2017 through the Draft POJK and Draft Regulations of the Board of Commissioners (RPOJK and RPADK) on the Implementation of Sustainable Finance in the Financial Services Sector. This revision follows up on Act Number 4 of 2026 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). Joko Siswanto, head of the Sustainable Finance Directorate at OJK, stated that the RPOJK and RPADK adopt Statement of Sustainability Disclosure Standards (PSPK) 1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and PSPK 2 Climate-related Disclosures. Both align with global accounting standards, specifically International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and IFRS S2 Climate-related Disclosures. “One of OJK’s main goals in adopting PSPK 1 and PSPK 2 is...

Simak rincian aturan baru OJK dalam POJK 13/2026 tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kini, saham BEI resmi dapat dimiliki publik dan investor strategis.

Simak rincian aturan baru OJK dalam POJK 13/2026 tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kini, saham BEI resmi dapat dimiliki publik dan investor strategis.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Oktober 2026, yang juga merupakan bagian dari ...

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan, penerbitan POJK 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, yang akan ...

POJK Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur soal kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) telah terbit. Pertanyaan pun muncul, siapa bakal menjadi pemilik mayoritas saham bursa pascademutualisasi?

OJK resmi menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi yang mengatur demutualisasi pasar modal itu terdiri atas 9 bab dan 37 pasal.

OJK resmi menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi yang mengatur demutualisasi pasar modal itu terdiri atas 9 bab dan 37 pasal.